News
Penerbitan Perpres No 5.2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki ...
7d
Jawa Pos on MSNPemerintah Diminta Membuat Satu Peta Kehutanan untuk Kepastian Hukum Demi InvestasiPerbaikan tata kelola industri kelapa sawit dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang ...
3d
Musianapedia on MSNPeta Indonesia Bakal Berubah: Kalimantan Timur Rencanakan Pemekaran Jadi 3 Provinsi Sekaligus!Kalimantan Timur berencana mekar jadi tiga provinsi baru: Kalimantan Tenggara, Kutai Raya, dan Berau Raya. Peta Indonesia ...
Pemerintah terus mendorong pengembangan bioenergi kayu sebagai upaya transisi energi terbarukan. Pada peta jalan terbaru, ...
MK secara tegas menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan tidak memiliki kekuatan hukum yang konstitutif untuk menjadikan ...
Sekitar 475.000 hektar kawasan hutan di Jambi bakal jadi proyek pangan dan energi. Kawasan 1,4 kali lipat luas Ibu Kota ...
ANTARA/Dokumentasi Pribadi-Istimewa Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino ... 126 perusahaan yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan ...
11d
JawaPos on MSNSRBI Sedot Modal Asing Sebesar Rp 3,95 Triliun pada Akhir April 2025MK menyatakan penunjukan kawasan hutan tidak memiliki kekuatan hukum konstitutif untuk menjadikan suatu wilayah sebagai ...
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini "Argumen tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat," kata pengajar Hukum Agraria di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI ... HGU yang tumpang tindih ...
Menurut analisis Greenpeace, aktivitas tambang nikel di Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam tujuh tahun terakhir.
Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Jakarta Sadino mengatakan Satu Peta Kehutanan dapat menjamin kepastian hukum dan ...
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results