News
6d
Republika Online on MSNSatu Peta Kehutanan Beri Jaminan Kepastian Hukum dan Dorong InvestasiREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan ...
5d
Jawa Pos on MSNPemerintah Diminta Membuat Satu Peta Kehutanan untuk Kepastian Hukum Demi InvestasiPerbaikan tata kelola industri kelapa sawit dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang ...
Sekitar 475.000 hektar kawasan hutan di Jambi bakal jadi proyek pangan dan energi. Kawasan 1,4 kali lipat luas Ibu Kota ...
15d
Tempo.co on MSNAhli Hukum: HGU Menang Lawan Penetapan Kawasan Hutan Tak BerdasarMenurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid HGU menang jika lebih dulu ada sebelum dilakukan penetapan kawasan hutan.
Pemerintah terus mendorong pengembangan bioenergi kayu sebagai upaya transisi energi terbarukan. Pada peta jalan terbaru, ...
ANTARA/Dokumentasi Pribadi-Istimewa Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino ... 126 perusahaan yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan ...
16d
Katadata on MSNBanyak Lahan Tumpang Tindih di Wilayah Folu Net Sink, Target Sulit TercapaiYayasan Genesis menyatakan banyak wilayah Folu Net Sink yang ternyata tumpang tindih dengan pemanfaatan kawasan hutan.
Kepala Pusat Studi Sawit IPB Budi Mulyanto menyoroti pentingnya penyelesaian hukum lahan secara tuntas sebagai fondasi utama ...
Menurut analisis Greenpeace, aktivitas tambang nikel di Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam tujuh tahun terakhir.
Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Jakarta Sadino mengatakan Satu Peta Kehutanan dapat menjamin kepastian hukum dan ...
Penerbitan Perpres No 5.2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki ...
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results