Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Jakarta Sadino mengatakan Satu Peta Kehutanan dapat menjamin kepastian hukum dan ...

Penerbitan Perpres No 5.2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki ...

Sekitar 475.000 hektar kawasan hutan di Jambi bakal jadi proyek pangan dan energi. Kawasan 1,4 kali lipat luas Ibu Kota ...

Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, mengingatkan pentingnya untuk mengedepankan penertiban kawasan hutan yang berkepastian ...

Pemerintah terus mendorong pengembangan bioenergi kayu sebagai upaya transisi energi terbarukan. Pada peta jalan terbaru, ...

Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid HGU menang jika lebih dulu ada sebelum dilakukan penetapan kawasan hutan.

Pakar hukum mengimbau pemerintah untuk segera mengategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan guna mengoptimalkan penertiban.

Perbaikan tata kelola industri kelapa sawit dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang ...

MK secara tegas menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan tidak memiliki kekuatan hukum yang konstitutif untuk menjadikan ...

Tata ruang yang tak mengutamakan kepentingan ekologis menjadi akar dari pesatnya lajunya deforestasi hutan. Kami menggunakan ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam sistem hukum kehutanan nasional, pengukuhan kawasan hutan harus melalui empat tahapan, ...