News
Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Jakarta Sadino mengatakan Satu Peta Kehutanan dapat menjamin kepastian hukum dan ...
Sekitar 475.000 hektar kawasan hutan di Jambi bakal jadi proyek pangan dan energi. Kawasan 1,4 kali lipat luas Ibu Kota ...
Kehadiran regulasi itu diharapkan Pemerintah dapat membuat satu peta kehutanan ... yang diharapkan adalah kawasan hutan yang memang sudah mempunyai kepastian hukum,” ujar Pakar Hukum Kehutanan ...
14d
Tempo.co on MSNHGU Menang Lawan Penetapan Kawasan Hutan Dinilai Tak Berdasar Hukum KuatKata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, HGU bisa menang jika lebih dulu ada sebelum dilakukan penetapan kawasan hutan.
MK secara tegas menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan tidak memiliki kekuatan hukum yang konstitutif untuk menjadikan ...
10d
Republika Online on MSNPemerintah Belum Pahami Putusan MK tentang Penetapan Kawasan HutanREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam sistem hukum kehutanan nasional, pengukuhan kawasan hutan harus melalui empat tahapan, ...
ANTARA/Dokumentasi Pribadi-Istimewa Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino ... 126 perusahaan yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan ...
kawasan permukiman, budidaya tanaman, hingga hutan rakyat. Proses pembuatan peta kolaboratif mengacu pada Perpres 70/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ...
16d
Katadata on MSNBanyak Lahan Tumpang Tindih di Wilayah Folu Net Sink, Target Sulit TercapaiYayasan Genesis menyatakan banyak wilayah Folu Net Sink yang ternyata tumpang tindih dengan pemanfaatan kawasan hutan.
Menurut Herban, kesepakatan penetapan kawasan kemudian diformalkan dalam bentuk peta tata guna hutan dengan Surat Keputusan Menteri. Herban mengakui saat disepakati terjadi Tata Guna Hutan Kesepakatan ...
5d
Republika Online on MSNSatu Peta Kehutanan Beri Jaminan Kepastian Hukum dan Dorong InvestasiREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan ...
5d
Jawa Pos on MSNPemerintah Diminta Membuat Satu Peta Kehutanan untuk Kepastian Hukum Demi InvestasiPerbaikan tata kelola industri kelapa sawit dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang Penertiban Kawasan ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results