REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan ...

Perbaikan tata kelola industri kelapa sawit dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5/2025 tentang ...

Sekitar 475.000 hektar kawasan hutan di Jambi bakal jadi proyek pangan dan energi. Kawasan 1,4 kali lipat luas Ibu Kota ...

Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, mengingatkan pentingnya untuk mengedepankan penertiban kawasan hutan yang berkepastian ...

Pemerintah terus mendorong pengembangan bioenergi kayu sebagai upaya transisi energi terbarukan. Pada peta jalan terbaru, ...

Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid HGU menang jika lebih dulu ada sebelum dilakukan penetapan kawasan hutan.

Pemerintah tengah melakukan penataan dan pemetaan pertanahan terhadap kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) di kebun sawit.

Yayasan Genesis menyatakan banyak wilayah Folu Net Sink yang ternyata tumpang tindih dengan pemanfaatan kawasan hutan.

Kepala Pusat Studi Sawit IPB Budi Mulyanto menyoroti pentingnya penyelesaian hukum lahan secara tuntas sebagai fondasi utama ...

Penerbitan Perpres No 5.2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki ...

Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Jakarta Sadino mengatakan Satu Peta Kehutanan dapat menjamin kepastian hukum dan ...